{"id":10975,"date":"2021-09-13T13:56:45","date_gmt":"2021-09-13T06:56:45","guid":{"rendered":"https:\/\/tractionenergy.asia\/?p=10975"},"modified":"2021-09-13T13:56:45","modified_gmt":"2021-09-13T06:56:45","slug":"kebijakan-biodiesel-yang-progresif-timbulkan-risiko-ekonomi-dan-lingkungan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www1.tractionenergy.asia\/id\/kebijakan-biodiesel-yang-progresif-timbulkan-risiko-ekonomi-dan-lingkungan\/","title":{"rendered":"Kebijakan Biodiesel yang Progresif Timbulkan Risiko Ekonomi dan Lingkungan"},"content":{"rendered":"
\"\"
Kepala Tim Kajian Ekonomi Lingkungan LPEM FEB UI Alin Halimatussadiah. (Istimewa)<\/figcaption><\/figure>\n

Jakarta, Beritasatu.com \u2013 Dalam studi yang dirilis oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bertajuk \u201cRisiko Kebijakan Biodiesel Dari Sudut Pandang Indikator Makroekonomi dan Lingkungan\u201d terdapat kekhawatiran tentang bagaimana kebijakan biodiesel yang semakin progresif berpotensi menimbulkan tekanan terhadap neraca perdagangan, besaran subsidi atau insentif untuk industri biodiesel, dan risiko ekspansi lahan yang menimbulkan resiko lingkungan.<\/span><\/p>\n

\u201cMelalui studi ini, kami hanya ingin mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan biodiesel harus memiliki target yang terukur, sehingga tidak berdampak buruk pada lingkungan. Saat biodiesel mulai digunakan secara luas, maka kebutuhan terhadap minyak sawit untuk biodiesel akan meningkat. Terkait itu, keberlanjutan setiap tahapan pengelolaan kelapa sawit mulai dari perkebunan sampai menjadi biodiesel memiliki risiko yang perlu dimitigasi dengan cermat,\u201d kata Kepala Tim Kajian Ekonomi Lingkungan LPEM FEB UI Alin Halimatussadiah, melalui keterangannya yang diterima Beritasatu.com, Senin (13\/9\/2021).<\/span><\/p>\n

Alin mengatakan, risiko dari kebijakan biodiesel yang progresif akan memengaruhi ekonomi dari sisi fiskal, karena kebijakan ini membawa risiko yang semakin besar seiring dengan target campuran dan produksi biodiesel. Hal ini karena insentif yang diberikan kepada industri biodiesel tergantung dari selisih harga minyak sawit untuk biodiesel dengan harga solar, dan adakalanya selisih harga tersebut sangat signifikan, sehingga membuat besaran insentif membengkak.<\/span><\/p>\n

Risiko lainnya, kata Alin,\u00a0 adalah dari sisi lingkungan, rencana pemerintah untuk meningkatkan campuran minyak sawit dalam biodiesel membawa risiko ekspansi lahan sawit untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel domestik. Dengan asumsi tren ekspor tetap, tentunya peningkatan campuran dan volume produksi biodiesel akan meningkatkan permintaan minyak sawit domestik.<\/span><\/p>\n

Studi ini mengestimasi dampak kebijakan biodiesel menggunakan tiga skenario. Skenario pertama mengasumsikan pemerintah menerapkan bauran sebesar B20, skenario kedua B30 dan skenario ketiga B50. Skenario 1 sampai dengan 3 memperlihatkan kebijakan biodiesel yang semakin progresif, yang terlihat dari tingkat campuran yang semakin besar. Proyeksi dampak skenario dibuat sampai dengan tahun 2025.<\/span><\/p>\n

Alin menjelaskan, dari hasil analisis estimasi dampak ketiga skenario didapatkan beberapa implikasi. Pertama, penghematan devisa yang tidak sesuai harapan. Alin menjelaskan, saat kebijakan B20 ini pertama kali diluncurkan, pemerintah memperkirakan penghematan impor solar pada neraca berjalan akan mencapai Rp 79,2 trilliun. Akan tetapi, penghematan impor solar yang dilaporkan pada tahun 2019 hanya mencapai Rp 48,9 triliun. Selain itu, pemerintah memperkirakan bahwa penghematan impor solar untuk neraca berjalan di tahun 2020 bisa mencapai Rp 112,8 triliun akibat implementasi B30, namun perkiraan tersebut belum memperhitungkan penurunan potensi ekspor kelapa sawit.<\/span><\/p>\n

Pada bulan Juli 2020, sebut Alin, sesuai data Buletin Statistik Perdagangan Internasional Ekspor Indonesia yang diterbitkan oleh BPS menunjukkan bahwa nilai ekspor CPO sepanjang Januari-Juli 2020 mencapai US$ 2,7 miliar (setara dengan Rp 38,4 triliun). Sementara, untuk produk turunannya mencapai US$ 6,2 miliar (setara dengan Rp 88,3 triliun). Kebijakan biodiesel yang agresif mendorong penggunaan CPO yang semakin banyak di dalam negeri, sehingga dapat berpotensi menurunkan nilai ekspor CPO.<\/span><\/p>\n

Berdasarkan proyeksi perhitungan LPEM FEB UI, akumulasi potensi kehilangan ekspor CPO terendah mencapai Rp 782 triliun pada periode 2020-2025 yang berasal dari pelaksanaan kebijakan B20 dan untuk proyeksi tertinggi terjadi ketika kebijakan B50 diterapkan, mencapai Rp 1,825 trilliun pada periode yang sama.<\/span><\/p>\n

\u201cPotensi kehilangan ekspor ini selain akan mengganggu kinerja ekspor kelapa sawit, juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam melihat kembali jumlah penghematan bersih solar yang ditargetkan pemerintah,\u201d tambah Alin.<\/span><\/p>\n

Dari simulasi perhitungan berdasarkan skenario implementasi B30, akumulasi penghematan bersih (<\/span>netto<\/span><\/i>) dari neraca berjalan yang dapat dicapai pada tahun 2020-2025 adalah sebesar Rp 44 triliun, yang berarti penghematan proyeksi bersihnya lebih rendah dari perkiraan pemerintah (Rp 112,8 triliun).<\/span><\/p>\n

\u201cPenghematan impor solar yang dinarasikan pemerintah lebih besar dibandingkan dengan hasil proyeksi perhitungan yang kami lakukan pada periode yang sama. Kami mempertimbangkan perhitungan faktor hilangnya potensi ekspor kelapa sawit yang bisa menjadi devisa negara. Menurut kami, faktor ini perlu diperhitungkan pemerintah karena adanya proyeksi keterbatasan pasokan kelapa sawit untuk keperluan domestik,\u201d jelas Alin.<\/span><\/p>\n

Kemudian Alin juga menambahkan bahwa dampak kebijakan biodiesel dalam neraca perdagangan juga sangat ditentukan oleh harga dari CPO dan solar di pasar dunia.<\/span><\/p>\n

\u201cApabila perbedaan harga CPO dengan harga solar semakin jauh, maka nilai ekonomi dari potensi kehilangan ekspor akan semakin tinggi dibandingkan penghematan impor solar. Akibatnya, neraca perdagangan tidak menjadi lebih baik, seperti yang diharapkan sebelumnya,\u201d tambah Alin.<\/span><\/p>\n

Kedua, lanjut Alin, berpotensi meniingkatkan beban fiskal negara. Dikatakan, pengembangan biodiesel saat ini masih tergantung pada insentif yang diberikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk industri biodiesel. Insentif yang diberikan akan membengkak jika selisih harga <\/span>fatty acid methyl ester<\/span><\/i> (FAME) dari sawit sebagai input biodiesel lebih tinggi dari harga solar. Insentif akan lebih besar lagi jika tingkat bauran FAME dalam biodiesel meningkat. Hal ini akan membawa dampak pada beban anggaran BPDP-KS.<\/span><\/p>\n

Selama ini BPDP-KS mendapatkan dana dari pungutan ekspor CPO. Terdapat beberapa kali perubahan kebijakan pungutan ekspor, dan ada masa di mana BPDP-KS tidak mendapatkan penerimaan karena ketika harga CPO dibawah harga tertentu, tidak dikenai pungutan ekspor. Hal ini tentunya menjadi risiko keuangan tersendiri bagi BPDP-KS, dimana penerimaan sangat tergantung dari harga ekspor, sedangkan pengeluaran tergantung dari perbedaan harga CPO dengan harga solar. Dengan risiko ekspor yang dapat menurun karena terserap oleh kebutuhan domestik, serta tingkat bauran dan volume produksi yang cenderung meningkat, maka risiko keuangan BPDP-KS akan semakin tertekan.<\/span><\/p>\n

\u201cJika anggaran BPDPKS tidak mencukupi untuk memenuhi insentif FAME, maka pengadaannya berpotensi membebani fiskal negara” tambahnya. Pada tahun 2020 Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,78 triliun dari APBN untuk BPDP-KS, yang menurut BPDP-KS akan digunakan untuk mendukung pengembangan sawit berkelanjutan. Ini merupakan kali pertama pemerintah mengalokasikan anggaran langsung ke BPDP-KS, yang bertepatan dengan tahun pandemi. Jika saja keuangan BPDP-KS cukup tangguh, maka anggaran pemerintah tidak perlu terbebani, karena program sawit berkelanjutan sejatinya merupakan salah satu program BPDP-KS,” kata Alin.<\/span><\/p>\n

Ketiga, meningkatkan risiko ekspansi terhadap lahan sawit. Menurut Alin, permintaan akan minyak sawit untuk biodiesel akan semakin tinggi jika kadar FAME yang dibutuhkan meningkat. Berdasarkan proyeksi dari studi, kebutuhan untuk implementasi skenario B50 berpotensi menyebabkan terjadinya pembukaan lahan sawit baru seluas 9,29 juta hektare secara akumulasi hingga tahun 2025. Angka ini setara dengan 70% dari luas lahan sawit produktif tahun 2019.<\/span><\/p>\n

\u201cKebutuhan minyak sawit untuk biodiesel dikhawatirkan akan mendorong ekspansi lahan ke kawasan dengan nilai karbon yang tinggi atau high conservation value area (HCVA). Ini tentunya perlu dicegah melalui aturan yang kuat. Sebetulnya sudah ada sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), tetapi perlu dilihat lagi penerapannya seperti apa, belum lagi moratorium sawit yang belum ada kepastian akan diperpanjang atau tidak,\u201d kata Alin.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Bahaya CPO Menjadi Satu-satunya Bahan Baku Biodiesel<\/strong><\/p>\n

Sementara itu, Engagement Unit Manager Traction Energy Asia Ricky Amukti menyoroti soal potensi bahaya yang mengancam lingkungan jika CPO dijadikan satu-satunya bahan baku biodiesel.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

\u201cKalau biodiesel Indonesia masih <\/span>single feedstock<\/span><\/i>, ini akan sangat berbahaya bagi lingkungan karena ada kemungkinan terjadinya alih fungsi lahan,\u201d katanya.<\/span><\/p>\n

Ricky mengatakan bahwa tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia juga belum sepenuhnya memenuhi kaidah keberlangsungan lingkungan disokong dari lemahnya transparansi, keterlacakan dan rekam jejak beragam persoalan yang membelenggu baik dari sisi efektivitas terhadap pengurangan emisi, pembukaan lahan, hingga ketenagakerjaan.<\/span><\/p>\n

\u201cPenggunaan biodiesel memang mengurangi emisi CO2. Namun, jika dihitung dari analisis daur hidup (<\/span>life cycle<\/span><\/i>) dari sektor hulu (perkebunan sawit) hingga hilir (konsumsi biodiesel), alih fungsi lahan akan menyebabkan emisi CO2 yang jauh lebih tinggi,\u201d kata Ricky.<\/span><\/p>\n

Traction pernah melakukan sebuah perhitungan terhadap emisi. Hasilnya menunjukkan, jika emisi diesel solar fosil itu sebesar 3,14 kg CO2 <\/span>equivalent<\/span><\/i> per liter, maka alih fungsi dari hutan primer akan menyebabkan emisi hingga 68,61kg\/CO2<\/span> equivalent<\/span><\/i> per liter atau lebih dari 20 kali lipat dari emisi diesel soal fosil.<\/span><\/p>\n

Dalam pernyataannya, Ricky menekankan jika pemerintah perlu melihat alternatif bahan baku atau feedstock lain selain sawit, agar ancaman alih fungsi lahan tidak terjadi. Salah satu yang menjadi rekomendasinya adalah pemanfaatan minyak jelantah alias used cooking oil (UCO). Pemanfaatan UCO memiliki peluang untuk menekan emisi yang jauh lebih rendah hingga kisaran 80-90 persen dibandingkan energi yang dihasilkan dari bahan fosil.<\/span><\/p>\n

\u201cSebagai komparasi, jika emisi diesel solar fosil itu adalah 3,14 kg CO2 <\/span>equivalent<\/span><\/i> per liter, maka dengan UCO bisa hanya 0,314% dari emisi tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Karena bahan baku UCO ini dianggap sebagai biodiesel generasi kedua atau biodiesel yang tidak langsung didapatkan dari sumber tanaman tapi dari pemanfaatan minyak yang telah digunakan untuk memasak,\u201d kata Ricky.<\/span><\/p>\n

Selain itu, pemanfaatan UCO juga berpeluang mencegah adanya pembukaan lahan seluas 939 ribu hingga 1,48 juta hektare yang sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian dan kesehatan masyarakat.<\/span><\/p>\n

\u201cApalagi pada kenyataannya Indonesia memiliki sekitar 2,43 juta kilo liter UCO yang berhasil dikumpulkan dan diolah menjadi minyak goreng daur ulang yang sangat membahayakan untuk kesehatan. Jika UCO ini didorong untuk bahan baku biodiesel, maka masyarakat dapat menjual sisa minyak jelantahnya, dari pada mengonsumsi kembali\u201d kata Ricky.<\/span><\/p>\n

Artikel ini telah tayang di beritasatu.com dengan judul: \u201cKebijakan Biodiesel yang Progresif Timbulkan Risiko Ekonomi dan Lingkungan<\/a>\u201d<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Jakarta, Beritasatu.com \u2013 Dalam studi yang dirilis oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bertajuk \u201cRisiko Kebijakan Biodiesel Dari Sudut Pandang Indikator Makroekonomi dan Lingkungan\u201d terdapat kekhawatiran tentang bagaimana kebijakan biodiesel yang semakin progresif berpotensi menimbulkan tekanan terhadap neraca perdagangan, besaran subsidi atau insentif untuk industri biodiesel, […]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-10975","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www1.tractionenergy.asia\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10975","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www1.tractionenergy.asia\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www1.tractionenergy.asia\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www1.tractionenergy.asia\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www1.tractionenergy.asia\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10975"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www1.tractionenergy.asia\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10975\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www1.tractionenergy.asia\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10975"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www1.tractionenergy.asia\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10975"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www1.tractionenergy.asia\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10975"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}